JAKARTA – Kawasan sekitar Istana Negara hari ini, Senin (8/12/2025), menjadi pusat aksi protes besar yang dipimpin oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Ribuan kepala desa tumpah ruah di jalanan, menyuarakan penolakan keras terhadap regulasi pemerintah pusat yang dinilai menyulitkan penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa.
Aksi Apdesi ini menargetkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang baru saja ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dana Desa Tersendat dan Pengalihan Kewenangan
Menurut Apdesi, PMK 81/2025 telah menciptakan dua masalah utama yang merugikan pembangunan di tingkat desa:
- Hambatan Pencairan: Aturan baru ini menyebabkan penyaluran Dana Desa untuk Tahap II menjadi macet atau tersendat.
- Pengalihan Kewenangan: Sebagian besar alokasi anggaran Dana Desa dialihkan untuk membiayai program yang dianggap bukan merupakan kewenangan atau prioritas pemerintah desa.
Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar Apdesi tahun ini, menuntut agar pemerintah pusat segera meninjau ulang regulasi yang dinilai menghambat laju pembangunan desa.
Pengamanan Humanis: 1.825 Aparat Tanpa Senpi
Menyikapi unjuk rasa besar-besaran ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi pengerahan personel gabungan yang masif. Total 1.825 personel dari Kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta diterjunkan untuk mengamankan dan melayani jalannya aksi.
Kapolres juga menekankan instruksi khusus kepada seluruh aparat: mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Demi menjaga suasana tetap kondusif, semua personel di lapangan dilarang membawa senjata api (senpi).
Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Medan Merdeka dan sekitarnya karena potensi kemacetan akibat pengalihan arus lalu lintas yang bersifat dinamis. (Admin)
