JENEWA – Ketegangan yang membara di perbatasan Thailand dan Kamboja kini memuncak di panggung global. Thailand secara resmi meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera membentuk misi pencari fakta independen terkait dugaan pemasangan ranjau darat baru oleh Kamboja.
Desakan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, pada pertemuan ke-22 Negara-Negara Pihak Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel di Jenewa, Minggu (7/12/2025).
Jalan Buntu Bilateral dan Korban Luka
Menteri Sihasak menyatakan bahwa upaya bilateral Thailand telah mencapai “jalan buntu,” terutama setelah empat tentara Thailand terluka parah akibat ledakan ranjau darat di provinsi perbatasan Si Sa Ket bulan lalu. Insiden ini terjadi tak lama setelah kedua negara menandatangani pakta perdamaian pada Oktober 2025, yang kini terancam ditangguhkan oleh Thailand.
“Jika suatu negara pihak dapat menanam ranjau baru dan begitu saja menyangkalnya tanpa konsekuensi, apa yang akan terjadi setelah korban berikutnya?” tanya Sihasak.
Thailand meyakini bahwa misi PBB adalah “cara yang paling adil, paling efektif, dan paling transparan” untuk mendepolitisasi masalah ini dan menjaga integritas Konvensi Internasional tersebut.
Kamboja Menolak Keras: Forum Bukan Ajang Konfrontasi
Tuduhan Thailand langsung disambut penolakan keras oleh delegasi Kamboja yang dipimpin Menteri Senior Ly Thuc. Kamboja menyebut klaim penanaman ranjau baru tersebut sebagai “klaim yang tidak berdasar” dan dinilai kontraproduktif terhadap upaya perdamaian.
Dalam pernyataannya, Kamboja mendesak Thailand untuk kembali pada “semangat yang membangun Konvensi ini: Kemitraan, Dialog, dan Komitmen Bersama.”
“Kamboja menegaskan bahwa forum ini tidak seharusnya menjadi ajang peradilan atau konfrontasi politik, tetapi tetap menjadi ruang bagi negara-negara pihak untuk bekerja dengan itikad baik,” bunyi pernyataan Kamboja, menyerukan penyelesaian yang damai dan konstruktif. Eskalasi diplomatik ini menandai titik terendah baru dalam hubungan kedua negara pasca-penandatanganan pakta perdamaian. (Admin)
