Polemik rencana pembangunan Batalyon di kawasan Lekok–Nguling kembali memasuki fase penting setelah pembahasan ulang dilakukan di DPRD Kabupaten Pasuruan. Rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (28/11) menjadi wadah besar yang mempertemukan Forkopimda, para camat, kepala desa, perwakilan masyarakat, serta jajaran TNI AL.
Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa sejumlah dokumen lama menunjukkan penggunaan lahan sekitar 600 hektare sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan permukiman, bukan area pertahanan. Lasminto juga menyoroti mandeknya proses revisi RTRW sejak 2019, sehingga warga merasa semakin tertekan. Ia berharap Forkopimda dapat menjembatani dialog langsung antara warga dengan Kementerian Pertahanan untuk memperoleh kepastian.
